Tolak Proporsional Tertutup, Presiden Bersuaralah Kepada MK Agar Tidak Buat Kegaduhan Politik

Jakarta, HELOBERITA.co - Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Roberth Rouw meminta Presiden Jokowi bersuara terkait polemik tentang sistem Pemilu. Jokowi diharapkan menolak sistem pemilihan Proposional Tertutup pada Pemilu 2024 mendatang.

"Kami minta Presiden sendiri menyampaikan. Beliau harus ikut cawe-cawe untuk menjaga kelanjutan pembangunan dan stabilitas negara dalam rangka Pemilu 2024," ujarnya saat press conference bersama tujuh fraksi parlemen di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

"Kami minta juga Presiden bisa mendukung apa yang menjadi harapan masyarakat, demi kepentingan bangsa dan negara," tukas Roberth Rouw lagi.

Baca juga: Kantongi Legalitas Di Penambangan Rias, PT Timah Tbk Dorong Kondusifitas

Ia pun menegaskan, sikap Jokowi dalam polemik sistem Pemilu 2024 diperlukan untuk mencegah kegaduhan.

"Bersuaralah kepada MK agar tidak buat kegaduhan politik dan mengganggu tahapan Pemilu yang sedang berjalan lebih dari setahun ini," tegasnya.

Menurut politisi NasDem itu, rakyat menginginkan Pemilu dilakukan secara terbuka, alih-alih tertutup atau coblos partai.

Lihat juga: Jokowi Genjot Percepatan Pengembangan Baterai Mobil Listrik, Ini Manfaatnya

"Maka saya minta supaya enggak cuma MK yang kami minta, kami minta juga Presiden mendukung apa yang menjadi harapan masyarakat," beber legislator NasDem dari Dapil Papua tersebut.

Wacana perubahan sistem Pemilu, kata Roberth Rouw akan berimbas pada proses dan tahapan Pemilu 2024 yang sedang berjalan, dan perubahan di tengah jalan tentu akan berimplikasi terhadap pembengkakan biaya Pemilu.

Baca juga: Dipilih Rakyat, Presiden Jokowi Luncurkan Logo IKN Bertema Pohon Hayat

"Perubahan sistem Pemilu akan sangat mengganggu, khususnya bagi partai politik peserta pemilu serta para caleg dari tingkat bawah, dari caleg DPRD Kabupaten/Kota sampai pusat," sebutnya.

Diketahui ada delapan Fraksi DPR RI menggelar konferensi pers di hadapan awak media mendesak MK, untuk tidak mengembalikan sistem Pemilu menjadi proporsional tertutup. Delapan fraksi tersebut ialah NasDem, Golkar, Gerindra, PKB, PPP, PKS, PAN, dan Demokrat.*